27

Oct

2017

DPR apresiasi program pakan mandiri sektor perikanan

Priyambodo RH

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi program pakan mandiri sektor perikanan di berbagai daerah yang menjadi salah satu program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bidang budi daya.

\"Kami, Komisi IV DPR, sangat mengapresiasi upaya KKP yang konsisten mendorong program pakan mandiri,\" catatnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

DPR sangat mendukung upaya KKP agar lebih fokus dalam menggarap potensi perikanan budi daya Nusantara, sehingga konsistensinya perlu terus dikawal.

Politikus Partai Gerindra itu berpendapat masalah pakan menjadi persoalan paling krusial yang harus dicarikan solusinya agar usaha budi daya bisa menghasilkan nilai tambah yang besar.

\"DPR terus berupaya agar ke depan anggaran untuk program ini bisa ditambah sehingga dapat menyentuh semua masyarakat pembudidaya ikan,\" demikian Edhy Prabowo.

KKP selama ini terus mendorong pengembangan pakan mandiri di sentral-sentral produksi usaha budi daya, khususnya skala kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengutarakan janjinya bahwa program gerakan pakan mandiri akan terus digulirkan.

\"Di berbagai daerah penggunaan pakan mandiri mampu menekan biaya produksi dari semula lebih dari 70 persen saat ini mampu ditekan hingga level kurang dari 50 persen. Artinya paling tidak pembudidaya mampu meraup nilai tambah pendapatan pada kisaran nilai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg,\" ujarnya..

KKP juga telah meresmikan sistem perizinan dalam jaringan (daring) atau online untuk kegiatan usaha perikanan budi daya yang dinamakan \"Akubisa\" atau aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur.

Menurut Slamet Soebjakto, aplikasi tersebut bakal lebih meningkatkan kualitas layanan, terutama ketepatan dan efisiensi waktu layanan sebagai upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Apalagi, dikemukakannya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menegaskan pentingnya memutus rantai perizinan untuk mewujudkan iklim usaha dan investasi yang positif.

Ia menambahkan bahwa layanan perizinan daring AKUBISA yang diharapkan akan menjadi titik tolak dalam memberikan pelayanan perizinan usaha yang lebih terkontrol, terpantau, cepat, tepat dan lebih dapat dipertanggunjawabkan.

Untuk saat ini, dikemukakannya, AKUBISA akan digunakan untuk melayani tiga aktvitas perizinan, yaitu Izin Pemasukan Ikan Hidup (SIAPIH), Surat Izin Pengangkutan Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan (SIKPI), dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).

Perizinan tersebut juga akan terkoneksi langsung dengan sistem monitoring yang ada di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) dan Bea Cukai sehingga akan menjamin ketelusuran, mempermudah kontrol dan penyediaan basis data yang tepat, demikian Slamet Soebjakto.

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2017

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});