Berita



Direktur BCA Nilai Dana Desa Dapat Tingkatkan Daya Beli

27 Oct 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daya beli masyarakat kini masih melemah. Hal itu menyebabkan beberapa industri menurun sehingga pertumbuhan kredit pun ikut lesu.

Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja menilai, sebenarnya bila dana desa sudah mengalir dan dimanfaatkan secara baik maka daya beli masyarakat bi.... . . (read more)


DPR apresiasi program pakan mandiri sektor perikanan

27 Oct 2017

雅加达(ANTARA新闻) -众议院委员会第四Edhy主席普拉博沃赞赏渔业部门这成为海洋与渔业(MMAF)的部养殖水产领域的旗舰项目之一的各个领域自我喂养方案。

“我们,众议院第四委员会,非常感谢周大福一直推动独立饲料计划的努力,“在他周五.... . . (read more)


Indonesia-Jepang bahas pelanjutan pembangunan infrastruktur

27 Oct 2017

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Indonesia dan Jepang membahas pelanjutan sejumlah pembangunan infrastruktur, antara lain proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT).

\"MRT itu tahap satu sudah selesai. Tahap dua sedang akan dilaksanakan dan tahap tiga sedang dalam tahap study,\.... . . (read more)


Luwu Utara Optimistis Penuhi Target Sapi Indukan Wajib Bunting

26 Apr 2017

REPUBLIKA.CO.ID, MASAMBA -- Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani optimistis memenuhi target pemerintah dalam Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Kabupaten di Sulawesi Selatan tersebut tahun ini mendapat target akseptor 7.843 ekor dan kebuntingan sebanyak 6.000 ekor.

\"Target ini optimistis bisa kami capa.... . . (read more)


PLN Resmikan Pengoperasian Sistem Kelistrikan Timor

26 Apr 2017

homebisnisbisnis PLN Resmikan Pengoperasian Sistem Kelistrikan Timor Rabu, 26 April 2017 | 09:51 WIB TEMPO/Dimas Aryo

TEMPO.CO, Atambua -  PT PLN (Persero), Rabu, 26 April 2017 meresmikan gardu induk (GI) 1x20.... . . (read more)


Rupinus: Peraturan Desa yang Dirancang Kepala Desa Harus Dibahas oleh BPD

28 Nov 2016

Bupati Sekadau, Rupinus membuka Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2016 yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa (BPMKBPD), di Aula Kantor Bupati Sekadau.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi (SKPD) di Sekadau. Rupinus dalam sambutannya mengungkapkan.... . . (read more)


Pemerintah Kapuas Hulu Cabut 16 Peraturan Daerah

22 Nov 2016

Sebanyak 16 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu dicabut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kapuas Hulu AM Nasir dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero, saat persidangan ke satu Tahun 2016 dengan agenda pembahasan rancana peraturan daerah tentang pencabutan 16 peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di Balai .... . . (read more)


Desa Masih Menunggu Juknis Perubahan SOTK Pemerintahan Desa

21 Nov 2016

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintahan Desa (Pemdes), ternyata masih belum mendapat respon dari desa.

Beberapa kendala yang menyebabkan regulasi perubahan ini belum di respon desa, menurut beberapa perangkat desa di wilayah Kepanjen, Sumberpuc.... . . (read more)


Perbup Magrib Mengaji Harus Ditindaklanjuti Perdes

17 Nov 2016

Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Gerakan Magrib Mengaji.

Menurut Kabag Kesra Setda Kabupaten Cirebon, Sudarjo Adam, hendaknya perbup tersebut bisa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa (Perdes), seperti halnya dilakukan di Desa Kebonturi.

“Sejauh ini, perdes itu hanya ada di .... . . (read more)


Pemkab Disarankan Terbitkan Perbub Batas Kewenangan Desa

07 Nov 2016

Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) akan merekomendasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengatur batas kewenangan desa dan kewenangan kabupaten yang diserahkan ke desa dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), yang selanjutnya agar diturunkan dalam bentuk peraturan desa.


Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Basel, S.... . . (read more)


Pemerintah Desa Cibuntu Dorong Peraturan Desa Belanja di Warung Tetangga

07 Nov 2016

Pemerintah Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta berencana membuat Peraturan Desa tentang anjuran kepada warga agar berbelanja di warung tetangga.


Desa Cibuntu sendiri ditunjuk sebagai desa percontohan penerapan gerakan Belanja di Warung Tatangga (BDWT) oleh penggiat desa yang konsen di gerakan ini.


(read more)


Sejumlah Desa di Jepara Sudah Susun Perdes SOTK

07 Nov 2016

Sejumlah desa di Jepara sudah mulai menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang SOTK Desa. Dasar hukum untuk mengatur susunan perangkat desa menyesuaikan dengan status desa.


Hal itu dijelaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Noor Isdiyanto. Beberapa desa yang sudah menyusu Perdes SOTK Desa itu yakni semua desa di K.... . . (read more)


Gubernur Batalkan Perbup Desa Berbudaya, Pak Kades Protes

03 Nov 2016

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membatalkan Peraturan Bupati No 70A tentang Desa Berbudaya. Pembatalan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 188.342/Kep.1354-Hukham/2015 yang ditandatangani 10 Desember 2015 silam.


Sebanyak 14 poin di antaranya ‘Beas Perelek’ dan Kewajiban Lapor untuk tamu warga yang berkunjun.... . . (read more)


Perda Penetapan Desa Ini Hanya Berisi 2 Pasal

01 Nov 2016

DPRD Boyolali mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Desa yang merupakan perda inisiatif DPRD.


Perda Penetapan Desa ini hanya berisi dua pasal dan hanya Pasal 1 yang merupakan inti dari disusunnya perda tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan desa terletak dalam cakupan wilayah kecamatan sesuai batas masing-mas.... . . (read more)


Kades di Purwakarta Protes Pembatalan Peraturan Desa Berbudaya oleh Gubernur

29 Oct 2016

Sejumlah kepala desa di Purwakarta tidak dapat menerima pembatalan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70A tentang Desa Berbudaya.

Pembatalan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 188.342/Kep.1354-Hukham/2015 yang ditandatangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan .

Dalam keputusan tersebut, ada 14 poin yang dibatalkan.... . . (read more)


1 - 15 dari 15